PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: DIKAJI MELALUI FEMINISME LIBERAL


PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: DIKAJI MELALUI FEMINISME LIBERAL

Nur Indah Ariyani (2007) Pend. Sosiologi & Antropologi-FIS UNNES

A. Latar Belakang

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Bisa di lihat secara jelas, negara Indonesia masih sangat mininm sekali dalam mengikutsertakan kaum perempuan untuk terjun dan bberpartisipasi dalam bidang politik. Seolah-olah politik dan hukum hanya milik kaum laki-laki. Seakan-akan hanya para laki-lakilah yang berkuasa untuk memimpin rakyat. Perempuan hanya boleh berperan di belakang dan yang boleh menampakkan dipanggung adalah kaum laki-laki.

Fenomena-fenomena sosial seperti ini disebabkan karena manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menbekanbnkan babhwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga, seperti mengurus suami, anak-anak, memasak, dan tugas-tugas domestik lainnya. Sedangkan politik digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan ”power” atau kekuasaan dari sejak dahulu adalah bidang yang selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki dan seakan-akan ”tabu” untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Sosialisasi keluarga yang merupakan media sosialisasi paling awal telah menempatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Banyak dari berbagai bidang ilmu, bahkan sub bidang ilmu sosial, terutama gender yang mengkaji tentang fenomena seperti ini. Banyak aliran-aliran dari teori-teori feminisme yang bisa digunakan untuk mengkaji fenomena ketidakadilan gender ini, terutama di bidang politik.Tetapi sebelum membabahas lebih dalam lagi mengenai gender konsep yang sangat penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan ini adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan konsep gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaun perempuan (Mansour Fakih, 2005: 3)

Dan dalam tulisan ini akan mencoba membahas masalah ketidakadilan gender (bidang politik) dengan menggunakan teori feminisme, di mana aliran yang dipakai adalah feminisme liberal. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan niblai-nilai moral, serta kebebasan individu.

Kedudukan perempuan yang demikian, di mana perempuan selalu terpuruk karena tidak dapat menampakkan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik ternyata tidak dapat dipertahankan. Hal ini di karenakan dengan seiringnya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan yang meletakkan perempuan untuk terus tersubordinat dalam bbidang sosial, ekonomi, dan politik tidak dapat dipertahankan lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas ada beberapa permasalahan yang berusaha dimunculkan dalam penulisan makalah ini. Perumusan masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Seperti apa pandangan perempuan tentang perpolitikan?
  2. Bagaimana peranan aliran feminisme liberal tentang partisipasi politik perempuan?
  3. Bagaimana peranan sosialisasi politik terhadap partisipasi politik?
  4. Bagaimana peranan suami dan keluarga dalam menumbuhkan partisipasi politik perempuan?
  5. Apa hambatan bagi partisipasi politik perempuan?
  6. Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk partisipasi politik perempuan?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh penulis dari penulisan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Mengetahui pandangan perempuan tentang perpolitikan?
  2. Mengetahui peranan aliran feminisme liberal dengan partisipasi politik perempuan?
  3. Mengetahui peranan sosialisasi politik terhadap partisipasi politik?
  4. Mengetahui peranan suami dan keluarga dalam menumbuhkan partisipasi politik perempuan?
  5. Mengetahui hambatan bagi partisipasi politik permpuan?
  6. Mengetahui solusi yang harus dilakukan untuk partisipasi politik perempuan?
  7. Memenuhi tugas pengganti ujian Mata Kuliah Sosiologi Gender.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pandangan Perempuan Tentang Perpolitikan

Kesenjangan gender merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak, baik perempuan maupun laki-laki tertinggal dalam berperan, mengakses dan melakukan kontrol dalam setiap aspek kehidupan (Di sampaikan oleh Tri Marhaeni dalam mata kuliah Antropologi Gender).

Dalam banyak hal dan banyak bidang perempuan selalu ditempatkan ”di belakang” kaum laki-laki. Peran perempuan tak pernah terlihat nampak di luar. Perempuan hanya berperan ”di belakang”, itulah yang telihat beberapa puluh tahun silam tentang perempuan. Konbtruksi masyarakatlah yang membentuk fenomena seperti itu. Kesempatan perempuan untuk masuk ke dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Pandangan utamanya adalah adanyba stereotip bahwa dunia politik adalah dunia pulik. Dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang ke semua itu diasumsikan milik laki-laki, bukan milik perempuan.

Sekarang ini hampir semua negara modern di dunia telah memberikan hak politik pada warga perempuannya, meskipun proses pemberian hak tersebut tidak sama realisasinya. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena sebenarnya sudah telah aktif dalam pergerakan kebangsaan. Dapat dilihat bahwa kesadaran politik perempuan kita telah melahirkan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres demi kongres terus berlangsung sampai Inbdonesia merdeka. Pandangan perempuan yang tidak pantas berpolitik itu berubah ketika pada tahunb 1941 Pemerintah Hindiba Belanda membentuk Komisi Visman untuk menyelidiki keinginan bangsa Inbdonesia mengenai perubahan ketatanegaraan (T.O. Ihromi, 1995: 486).

Karena memang sudah disosialisasikan untuk bekerja dalam ranah domestik sejak kecil, maka perempuan juga merasa bahwa wilayahnya juga hanya dilingkup domestik saja. Apalagi dilegalkan dengan berbagai bentuk organisasi yang semakin mengkukuhkan adanya perbedaan wilayah pekerjaan antara perenmpuan dan laki-laki. Adanya PKK yang pada umumnya ada di setiap desa-desa merupakan salah satu contoh organisasi yang memperkuat pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan. PKK dibentuk dan dilahirkan untuk mengkhususkan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi perempuan. Di mana kegiatan yang dilakukan di organisasi tersebut adalah seakan-akan melegalkan bahwa pekerjaan perempuan. Kegiatan arisan, membahas kegiatan yang memang kegiatan itu adalah seperti yang distereotipkan oleh masyrakat secara umum.

Sehingga dalam memandang perpolitikan, perempuan cenderung memandang hal tersebut hanya dengan sebelah mata. Para perempuan-perempuan itu lebih suka memasrahkan hal-hal yang berbau politik dan hukum kepada suami mereka atau kerabat-karabat mereka yang laki-laki. Perempuan menganggap bahwa politik dan hukum merupakan wilayah laki-laki, bukan perempuan. Bagi perempuan yang sudah mempunyai pendidikan yang cukup tinggi saja masih belum sadar akan pentingnya perempuan dalam partisipasi politik, apalagi bagi perempuan yang masih awam.

B. Peranan Aliran Feminisme Liberal Tentang Partisipasi Politik Perempuan.

Seperti yang sudah disampaikan dalam uraian di atas, bahwa aliran feminisme libberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan niblai-nilai moral, serta kebebasan individu. Namun hal lain lagi, ketika hal tersebut lahir malah dianggap mendiskriminasi kaum perempuan.

Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan bentuk diskriminasi akibat ideologi patriarki. Sejak awal aliran feminisme liberal menganggap bahwa persoalan perempuan dianggap sebagai suatu masalah bagi perekonomian modern atau partisipasi politik  maupun pembangunan.

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dan publik (Mansour Fakih, 2005: 81). Antara dunia perempuan dan dunia laki-laki terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu kerasionalitasan. Laki-laki menganggap bahwa kaumnyalah yang memiliki daya rasionalitas yang tinggi, perempuan tidak memiliki hal tersebut. Sehingga dalam hak juga mengalami perbbedaan. Antara laki-laki dan perempuan tidak selayaknya memiliki hak yang sama, apalagi di dunia perpolitikan. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak perempuan.

Aliran Feminisme liberal menganggap bahwa kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki  dan perempuan adalah sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu pembedaan kesempatan anatara laki-laki dan perempuan. Asumsinya karena perempuan juga merupakan makhluk rasional, permpuan juga bisa berpikir kritis, seperti halnya anggapan yang ditujukan pada laki-laki, bahwa laki-laki adalah makhluk rasional.

Oleh karena itu keika menyoal atau membahas tentang mengapa kaum perempuan dalam keadaan terbelakang dan tertinggal dalam berperan, mengakses dan mengontrol aspek kehidupan, feminisme liberal beranggapan bahwa hal tersebut merupakan  kesalahan dari kaum perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa apabila mereka kaum perempuan sudah diberikan kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki, maka jika kaum perempuan tidak mampu dan tidak sanggup bersaing dn mengalami kekalahan, yang perlu disalahkan dalam hal ini adalah kaum perempuan itu sendiri.

Berbeda seperti pendapat awam, bahwa ketidakadilan gender dan kesenjangan gender terutama yang dialami oleh kaum perempuan tidak sepenuhnya kesalahan dilakukan oleh pihak laki-laki. Hal ini tentu apabila sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki sudah diberikan kesempatan dan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu usulan aliran feminisme untuk dapat memecahka masalah kaum perempuan adalah dengan cara menyiapkan kaum perempuan agar mampu bersaing dalam suatu dunia yang penuih dengn persaingan bbeas. Apalagi di era globalisasi sekarang ini, di mana segala ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah dapat diakses oleh siapapun. Jadi apabila kaum perempuan masih tertinggal dalam hal ini berarti kaum perempuan memang sudah kalah bersaing. Oleh karena itu aliran feminisme liberal berusaha memberikan penyadaran bagi kaum perempuan bahwa partisipasi mereka di dunia luar (publik) sebenarnya sangat penting sekali, termasuk dunia politik.

Sebagian wujud dari usaha aliran feminisme liberal antara lain dapat dilihat, misalnya, dalam program-program perempuan dalam pembbangunan (Women in Development), yakni dengan menyediakan program intervensi guna meningkatkan kemampuan perempuan, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Inti dari cara pendekatan Women in Development (WID) yang paling khas adalah perhatiannya kepada sumbangan produktif wanita terbhadap pembangunan. Praktek Women in Development (WID) ini memusatkan diri dari peranan produktif wanita yang telah mencoba merealisasikan tujuan pengintegrasian wanita ke dalam pembangunan dalam berbagai cara, yaitu pertama memulai program khusus wanita saja untuk meningkatkan  kemandirian ekonomi mereka. Proyek-proyek di babwahnya sebbagai proyek peningbkatan pendapatan. Proyek-proyek jenis demikian berakar pada paradigma teori tentang kombinasi pendekatan anti kemiskinan atau keadilan terhadap pembangunan. (T. O. Ihromi, 1995: 1993)

Pendekatan yang berasumsi bahwa masalah-masalah keterbbeblakangan kaum perempuan itu terletak pada diri kaum perempuan itu sendiri, dan oleh karenannya diperlukan usaha menggarap kaum perempuan itu. Dan kini menjadi arus utama (mainstream) dalam memecahkan masalah-masalah kaum perempuan.

C. Peranan Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik

Secara langsung maupun tidak langsung terdapat pengaruh atau hubungan antara sosialisasi politik dan tingkah laku seseorang. Dalam hal ini pengaruh sosialisasi terhadap partisipasi perempuan dalam bidang politik melalui bberbagai agennya serta tingkat sosial ekonomi tampaknyab memainkan peranan yang tidak sedikit dan telah membentuk sikap dan orientasi politik kaum perempuan. Demikian juga setelah perempuan-perempuan  berkeluarga sosialisasi politik juga mempunyai peranan yang tidak sedikit. Dan keadaan inilah yang mendorong kaum perempuan untuk rela mengorbbankan waktunya sebabgai ibbu rumah tangga atau sebabgai istrbi untuk melibbabtkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi politik.

Tetapi tidak selamanya dari para aktivis, khususnya perempuan didukung oleh kondisi ekonomi dan sosial yang tinggi. Bahkan justru sebagian dare kaum perempuan tersebut berbasal dari kalangan yang berstatus sosial ekonomi yang sedang-sedang saja. Tetapi juga yang paling penting dari semua bentuk dorongan dan dukungan itu adalah dorongan dan dukungan dari pihak perempuan itu sendiri. Itulah yang merupakan pendorong yang besar akan kesadaran politik dan menbcurabhkan sebagian waktunya pada organisasinya. Atau hal lain bahwa dorongan itu bebrasal dari pihak keluarga atau bahkan ditarik oleh organisasi politik. Tetapi, apapun faktor-faktor yang bekerja di dalamnya, perempuan tidak akan mampu menghadapi tantangan politik tersebut apabila perempuan itu tidak memiliki ”The Sense of Politics”. Dan hal ini tumbuh melalui suatu proses dalam lingkungannya.

Menurut Seymour Martin Lipset dalam T. O. Ihromi (1995: 494), mengatakan babhwa terdapat hubungan antara pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan dengan partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat pendibdikan dan semakin tinggi status sosial ekonomi serta semakin terhormat akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

  1. D. Peranan Suami Dan Keluarga Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Perempuan

Keterliatan perempuan secara aktif dalam bidang politik, di mana hal ini berarti ruang gberak diluar rumah akan sering dilakukan. Dan tentunya pula akan memerlukan dukungan secara penuh, baik dukungan materiil, maupun dukungan non-materiil. Secara materiil perempuan memerlukan tenaga tambahan yang akan menggantikan tugas-tugas mereka sewaktu mereka bekerja di luar rumah. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan finansial yang baik pula.

Suami yang berpenghasilan baik dan memberikan dorongan semangat akan mampu membantu perempuan untuk dapat lebih banyak mencurahkan perhatiannya bagi organisasi-organisasi politik yang dimasukinya. Begitu pula yang janda atau yang belum menikah, penghasilan mereka yang tinggi juga akan mendukung kegiatan mereka di bidang politik. Penghasilan tinggi ini biasanya diperoleh melalui pekerjaan formal yang dimilikinya, sedangkan bagi mereka yang mempunyai penghasilan yang juga cukup tinggi, tetapi bukan berasal dari pekerjaan formal, biasanya mereka malu untuk mengungkapkan tentang asal usul penghasilan ekonomi mereka. Perempuan yang aktif dalam bidang politik cenderung mempunyai penghasilan yang tinggi dari pekerjaan formal mereka maupun suami mereka. Pekerjaan formal yang dimaksud di sini adalah pekerjaan seperti pegawai negeri, dokter, guru pejabat dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang bukan termasuk pekerjaan formal, misalnya berdagang atau wiraswasta, menjahit, menerima masakan dan lainnya.

Diasumsikan bahwa suami mempunyai peranabnb ybang sangat penbtibng, tidak dapat diabbaikan dalam melakukan proses sosialisasi politik di rumah tangga mereka. Suami dapat menjadi pendorong, motivator, pendukung keberhasilan perempuan di bidang politik. Tetapi semua ini tak akan pernabh lepas dari faktor pendidikan yang dimiliki oleh para suami. Pendidikan suami yang baik atau pernah merasakan pendidikan yang cukup tinggi dapat membuka peluang yang cukup baik untuk kesempatan para istri untuk berkecimpung dalam kegiatan organisasi bbaik politik maupunb kegiatan organisasi di luar dunia politik.

Aktivitas politik kaum perempuan mungkin juga berkaitan dengan kegiatan suaminya dalam suatu organisasi politik. Ini berarti bahwa tidak semua aktivitas politik perempuan ditentukan oleh tingginya penghasilan keluarga, melainkan juga dapat di karenakan faktor pendidikan suami yang baik dan keterlibatan suami aktif ataupun hanya sebagai simpatisan dalam suatu faktor yang kuat untuk menjadi pendorong dan pendukung perempuan dalam melakukan aktivitas politik dan sosial mereka. Hal inib juga sangat bisa atau bahkan menjadi faktor dari ketidakadilan gender. Seperti yang diungkapkan boleh Tri Marhaenbi dlam Mata Kuliah Antropologi Gender, bahwa perempuan hanya diutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki atau politikus akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan hanya digunakan sebagai  martir/ dikorbankan/ untuk senjata mencapai maksud dari suaminya tersebut dalam bidang politik. Misalnya, untuk mendukung suami, di kalangan Dharma Wanita, ibu-ibu PKK dan kelompok-kelompok pengajian juga ikut mempromosikan suaminya.

Aliran Feminisme liberal mencoba menyadarkan kekurangan dari kaum perempuan terutama dalam politik. Penyadaran-penyadaran ini dilakukan dengan mengadakan suatu kegiatan tertentu yang menjadikanb kaum perempuan sadar akan perannya dalam bidang politik. Bahwa politik bukan hanya lahan untuk kaum laki-laki, melainkan juga hak dari kaum perempuan.

  1. E. Hambatan Bagi Partisipasi Politik Perempuan

Banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Seperti misalnya faktor ekonomi, sistem kepertaian, mitos yang bberkaitan dengan masalah sosial budaya, stereotip serta segregasi gender dalam bidang pekerjaan.

Seperti yang sudah diungkapkan di depan, bahwa faktor ekonomi juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan di dunia politik. Apabila penghasilan keluarga cukup tingbgi, berlebih lagi diperoleh dari pekerjaan formal, maka tingkat perekonomian keluarga juga akan mngalami pengingkatan bahkan masuk ke dalam kriteria ekonomi tingkat atas, maka akan menjadi pendorong partisipasi perempuan dalam kancah politik. Apabila penghasilan keluarga masuk dalam kriteria rendah, maka dorongan untuk menyatu dalam dunia pollitik juga hanya kecil sekali. Karena hal ini terkait dengan pengeluaran ganda yang harus ditanggung apabila perempuan mengikuti atau melakukan kegiatan organisasi politiknya. Baik pengeluaran untuk diri perempuan itu sendiri maupun pengeluaran untuk keluarga yang di rumah.

Sedangkan penghambat dari segi sistem kepartaian juga bisa ditemukan dengan mudah, banyak organisasi-organisasi politik yang tidak merekrut kaum perempuan untuk memasuki organisasi mereka. Cenderung mereka (organisasi politik) meragukan kemampuan dari kaum perempuan. Berbagai mitos dalam masyarakat juga turut menhalangi partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik. Mitos-mitos yang tidfak mengijinkan perempuan untuk ikut bekerja di luar rumah. Tetapi adanya mitos-mitos seperti ini tidak akan dibahas lebih lanjut lagi dalam tulisan ini, karena tulisan ini lebih menekankan pada peran yang dilakukan aliran feminisme liberal berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam kancak politik.

Situas politik yang ada juga menyebabkan perempuan menjadi tidak tertarik untuk memasukinya. Institusi tersebut masih didominasi sebagian besar oleh laki-laki, sehingga sulit untuk kaum perempuan menembus berikade struktur yang sudah sangat kuat itu. Dari sinilah mulanya aliran feminisme liberal terbentuk, yaitu karena tidak adanya kekuatan dari kaum perempuan untuk menerabas ke dalam bidang politik. Feminisme liberal mencoba menyadarkan dan menciptakan keberanian kepada kaum perempuan untuk dapat ikut menceburkan diri dalam perpolitikan dan pembangunan. Dalam hal yang seperti ini, perempuan yang terjun di bidang politik harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari rekan-rekannya politisi laki-laki. Selain harus berkompetisi dengan kaum laki-laki, perempuan juga masih diharapkan untuk menjalankban peran-peran yang secara gender masih ditetapkan sebagai peran perempuan. Lebih bberat lagi, apabila perempuan-perempuan yang terjun ke dunia politik mendapat pandangan negatif dari masyarakat, bahwa dengan masuknya dia ke dalam kancah politik dianggap mengadopsi sifat-sifat dan peran-peran dari kaum laki-laki. Hal yang seperti inilah yang menghambat partisipasi perempuan dalam dunia politik.

F. Solusi Yang Harus Dilakukan Untuk Partisipasi Politik Perempuan

Mengenai bagaimana pemecahan masalah yang berkaitan dengan perempuan ini, terutama di bidang politik sering muncul perbedaan pendapat dan perdebatan tentang strategi yang harus ditempuh untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian para pakar pemerhati masalan ini membbuat pertanyaan, apakah partisipasi yang adil di bidang politik dan menambah jumlah perempuan untuk turut dalam kemajuan perempuan? Atau harus dilakukan pemajuan perempuan terlebih dahulu di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perbaikan sistem hukum, sebagai kondisi untuk menciptakan partisipasi yang adil di bidang politik dan pengambilan keputusan?

Dalam Tri Marhaeni (2005: 24) diterangkan bahwa di Indonesia sebenarnya komitmen tentang status perempuan sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 27. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Benbtuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tanpba reservasi. Pemerintah juga melakukan program pembangunan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mensejakterakan perempuan. Dari kesemuanya itu, paling tidak sudah memperlihatkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan hal lain demi kemajuan perempuan, terutama di bidang politik.

Solusi lain yang harus dilakukan oleh perempuan itu sendiri adalah dengan meningkatkan kualitas dirinya, memaksimalkan potensinya agar bisa mengisi kedudukan-kedudukan dalam institusi pengambilan keputusan. Salah satu hal yang bbisa dilakukan adalah mulai mensosialisasikan bahwa berpolitik bukan hanya hak laki-laki, melainkbanb juga hak dari kaum perempuan. Dan di sisi lain kaum perempuan juga harus menuingkakan kemampuan dan kualitasnya, juga mulai bisa melepaskan diri dari belenggu stereotip gender, agar lebih percaya diri jika diberi kesempatan untuk memegang suatu jabatan politis. Dari masyarakat sendiri juga harus membiasakan diri untuk menerima tokoh politik yang perempuan tanpa mencari-cari alasan dengan menjustifikasi melalui ayat-ayat yang salah penafsirannya. (Tri Marhaeni, 2005: 25).

Dengan lahirnya aliran feminisme liberal, di mana tujuan utamanya adalah memperjuangkan masalah perempuan berkaitan dengan penyamaan kesempatan dan hak untuk kaum perempuan, maka dapat terlihat perjuangan dari para feminis dari kemajuan-kemajuan perempuan Indonesia. Meskipun kemajuan-kemajuan itu tidak secara signifikan menampakkan geliatnya, namun perubahan ke arah positif sudah terasa. Salah satu contoh kongrit kesamaan hak berpolitik di Indonesia adalah didudukinya kursi menteri oleh lima perempuan. Begitu pula pada tahun 2002 keadaan tersebut belum banyak berubah, meski ada peningkatan, tetapi peningkatan itu belum cukup signifikan dan bbelum representatif dengan jumlah penduduk perempuan saat ini. Dari 549 anggota tetap DPR RI jumlah perempuan hanya 66 oarang. Sedangkan jumlah laki-laki masih sangat mendominasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesenjangan gender merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak, baik perempuan maupun laki-laki tertinggal dalam berperan, mengakses dan melakukan kontrol dalam setiap aspek kehidupan. Dari sinilah lahir suatu alirabn yang mencoba menghapus adanya kesenjangan seperti ini. Aliran tersebut adalah alirabn feminisme liberal. Tetapi aliran ini menekankan pada kesamaan kesempatan dan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Feminisme liberal juga tidak pernah mempertanyakan bentuk diskriminasi akibat ideologi patriarki. Aliran Feminisme liberal menganggap bahwa kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki  dan perempuan adalah sangat penting bagi mereka, perempuan juga makhluk rasional, sama seperti halnya laki-laki.

Untuk dapat mewujudkan kesamaan kesempatan dan hak antara kaum perempuan dan laki-laki, di mana dalam hal ini kesempatan dan kaum perempuanlah yang perlu diperjuangkan. Dan feminis liberal menginginkan perempuan itu sendiri yang harus meningkatkan kualitas dirinya, memaksimalkan potensinya agar bisa mengisi kedudukan-kedudukan dalam institusi pengambilan keputusan dan dunia perpolitikan, tetapi tentu saja dorongan dan dukungan dari luar juga sangat dibutuhkan, seperti dukungan dari keluarga dan lingkungan.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan adanya kesamaan kesempatan dan hak pada kaum perempuan, hendaknya tidak harus dari pihak perempuan itu sendiri saja, melainkan peran-peran dari keluarga juga sangat dibutuhkan. Pemerintah hendaknya juga melakukan sosialisasi secara penuh dan berkelanjutan mengenai partisipasi politik perempuan. Dari masyarakat sendiri juga harus membiasakan diri untuk menerima tokoh politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. 2005. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Ofset.

Mabrhaeni PA, Tri. 2005. Antropologi Gender. FIS UNNES

Ihromi, T.O. 1995. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Fahmiawati, Iva. 2005. Menyoal Peran Perempuan dalam Budaya Sunda. www. pikiran-rakyat.com (08 Januari 2008)



Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: